Gusti Iskandar Sukma Alamsyah
Anggota DPRD Kalsel Praksi Golkar
Poto : Peoplenews
Banjarmasin, Peoplenews. Id - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menggelar aksi demonstrasi menyuarakan persoalan pendidikan di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai isu mulai dari kualitas pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, persoalan anak tidak sekolah, hingga keresahan terhadap isu pemetaan dan status tenaga guru di daerah. Selasa (12/5)
Aksi yang berlangsung dalam suasana panas itu diterima langsung oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi Golkar, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Para mahasiswa menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lebih serius memperhatikan kondisi pendidikan di Banua.
Dalam keterangannya kepada awak media, Gusti Iskandar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berupaya memenuhi amanat anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana diatur dalam ketentuan nasional. Menurutnya, berbagai kewajiban provinsi terhadap sektor pendidikan secara bertahap telah dijalankan.
“Khususnya di provinsi, anggaran pendidikan 20 persen itu selalu terpenuhi. Kemudian peningkatan honor guru juga sudah dipenuhi sesuai standar UMP. Fasilitas pendidikan juga terus ditingkatkan berdasarkan standar pelayanan minimum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, beban tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan cukup besar karena harus menangani ratusan sekolah tingkat SMA, SMK, hingga SLB yang tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat lebih dari 200 SMA dan sekitar 128 SMK serta puluhan SLB di Kalimantan Selatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Meski demikian, Gusti Iskandar mengakui masih terdapat berbagai persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan, salah satunya kekurangan tenaga pendidik. Saat ini Kalimantan Selatan disebut masih kekurangan lebih dari 300 guru.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Upaya itu dilakukan melalui komunikasi dengan kementerian terkait guna memperoleh tambahan formasi guru.
“Kepala dinas sedang menghadap kementerian untuk memperjuangkan tambahan formasi guru karena di Kalimantan Selatan masih kekurangan lebih dari 300 tenaga pendidik,” katanya.
Selain soal kekurangan guru, mahasiswa juga mempertanyakan isu pemecatan guru honorer yang belakangan menjadi keresahan di tengah masyarakat. Menanggapi hal itu, Gusti Iskandar menegaskan bahwa surat edaran kementerian pada 2026 bukanlah kebijakan pemecatan, melainkan hanya sebatas pemetaan tenaga pendidik.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk melakukan pendataan agar kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Bahrudin, menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah provinsi hanya mencakup pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menaikkan gaji guru hingga 3,4 persen sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Bahrudin juga menanggapi isu tingginya angka anak tidak sekolah yang turut disoroti mahasiswa. Berdasarkan data yang beredar, jumlah anak tidak sekolah di Kalimantan Selatan disebut mencapai puluhan ribu orang. Namun menurutnya, angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh jenjang pendidikan mulai SD hingga perguruan tinggi.
“Setelah diverifikasi, banyak anak tidak sekolah karena faktor bekerja, menikah, atau memang sudah tidak memiliki keinginan melanjutkan pendidikan,” jelasnya.
Sebagai solusi, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan saat ini menjalankan program pendidikan jarak jauh guna mengembalikan anak-anak tersebut ke dunia pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga mengaku berhati-hati dalam pembangunan unit sekolah baru agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kebutuhan guru dan jumlah lulusan sekolah di wilayah sekitar.
Aksi demonstrasi mahasiswa itu berlangsung dinamis. Meski sempat diwarnai ketegangan akibat suasana yang memanas, dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah tetap berlangsung. DPRD dan Dinas Pendidikan berharap mahasiswa dapat memahami kondisi riil di lapangan, sementara para demonstran meminta agar pemerintah tidak berhenti pada janji dan segera menghadirkan solusi konkret bagi dunia pendidikan di Kalimantan Selatan.
Ebi
