Persiapan Aksi Ali Si Raja Demo
Poto : Peoplenews. Id
Banjarmasin, Peoplenews. Id - Gelombang keresahan masyarakat Kalimantan Selatan terhadap sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, kini memasuki babak baru. Tokoh aktivis yang dikenal sebagai “Ali Raja Demo”, Aliansyah, menyatakan sikap tegas dengan menyerukan aksi damai besar-besaran guna menyuarakan penderitaan rakyat akibat kelangkaan BBM subsidi yang terus terjadi di berbagai daerah.
Melalui gerakan yang diinisiasi LSM SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu), Aliansyah menegaskan bahwa persoalan BBM subsidi saat ini sudah berada pada tahap darurat dan membutuhkan perhatian serius seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga Pertamina.
Dalam poster seruan aksi yang beredar luas di masyarakat, tertulis tajuk besar “Selamatkan Hak Rakyat Atas BBM Bersubsidi” dengan slogan keras “Berantas Mafia Pelansir dan Penyelewengan Subsidi”. Aksi tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 13 Mei 2026 mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.
Aksi damai itu akan dipusatkan di dua titik utama, yakni Kantor Gubernur Kalimantan Selatan dan Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Massa aksi disebut akan membawa mobil komando, atribut perjuangan, spanduk, pamflet, serta perangkat sound system sebagai bentuk penyampaian aspirasi rakyat secara terbuka.
Aliansyah mengaku dirinya tersentuh mendengar langsung keluhan para sopir angkutan, sopir truk, dan masyarakat kecil yang setiap hari harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya demi mendapatkan solar dan bahan bakar subsidi lainnya.
“Rakyat susah, mafia tersenyum. Ini yang terjadi sekarang. Sopir mencari solar sampai berpindah-pindah SPBU, sementara ada dugaan permainan mafia subsidi yang justru menikmati keadaan,” tegas Aliansyah.
Dalam poster aksi tersebut juga tercantum kalimat “Kal-Sel Darurat BBM! Rakyat Susah, Mafia Tersenyum!” yang menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Aliansyah menilai kelangkaan BBM subsidi bukan lagi persoalan biasa, melainkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi rakyat kecil.
Ia menyenggol berbagai pihak agar tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Menurutnya, gubernur, wali kota, bupati, aparat sipil, aparat penegak hukum, hingga Pertamina harus ikut bersuara dan mengambil langkah nyata demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
“BBM subsidi adalah hak rakyat, bukan untuk mafia. Semua pihak harus hadir memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Dalam tuntutan aksi, massa menyampaikan enam poin utama yang dianggap sebagai suara keresahan masyarakat Kalimantan Selatan. Pertama, mendesak Gubernur Kalimantan Selatan segera menyatakan status “Kal-Sel Darurat BBM” dan bertanggung jawab memperbaiki lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi.
Kedua, mendesak pemerintah daerah bersama Pertamina segera menambah kuota BBM subsidi jenis biosolar untuk wilayah Kalimantan Selatan yang dinilai tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ketiga, massa meminta Kapolda Kalimantan Selatan membentuk satuan tugas khusus anti mafia BBM guna memberantas praktik penimbunan, pelangsiran, dan penjualan BBM subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET). Massa juga menyoroti dugaan distribusi BBM subsidi yang dilansir keluar daerah menuju Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Keempat, massa mendesak aparat penegak hukum menindak oknum yang diduga menjadi backing mafia BBM subsidi. Menurut Aliansyah, masyarakat sudah terlalu lama dirugikan akibat carut-marut distribusi BBM yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kelima, aksi tersebut juga menuntut penutupan dan pencabutan izin SPBU yang terbukti bermain dengan pelangsir maupun mafia subsidi.
Sementara tuntutan keenam meminta Pertamina Patra Niaga membuka data distribusi BBM subsidi secara transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui alur distribusi dan penggunaan kuota subsidi secara jelas.
Dalam poster aksi, juga tertulis slogan “Lawan Mafia BBM! Tegakkan Hukum! Selamatkan Rakyat!” serta kalimat keras “Ahlinya mengatur, mafia yang menikmati, rakyat yang menderita!”
Aliansyah menilai perjuangan tersebut bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan demi kepentingan masyarakat luas yang selama ini menjadi korban sulitnya akses BBM subsidi.
Menurutnya, apabila persoalan solar dan bahan bakar bersubsidi lainnya terus dibiarkan, dampaknya akan meluas terhadap distribusi barang, harga kebutuhan pokok, hingga pendapatan masyarakat kecil yang bergantung pada sektor transportasi dan logistik.
“Kami ingin pemerintah benar-benar hadir. Jangan sampai subsidi yang seharusnya untuk rakyat justru dinikmati mafia. Ini perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.
Ebi
