Jakarta, Peoplenews. Id - Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) menanggapi pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Pelaporan tersebut menyoroti materi dalam pertunjukan komedi bertajuk Mens Rea yang dianggap menyinggung pihak tertentu.
Menurut Kornas LS Vinus, langkah tersebut dinilai berlebihan dan tidak sesuai dengan sikap resmi dua organisasi besar yang namanya dibawa-bawa dalam laporan tersebut.
“NU dan Muhammadiyah secara tegas sudah menyatakan bahwa kritik Pandji tidak menyinggung organisasi dan tidak ada instruksi untuk melaporkan siapapun. Maka tindakan yang mengatasnamakan dua organisasi tersebut jelas tidak proporsional,” kata Muhamad Arifin
LS Vinus menilai bahwa kegaduhan soal mens rea telah menyedot energi masyarakat secara berlebihan. Padahal, terdapat isu besar yang jauh lebih berdampak bagi masa depan demokrasi daerah, yakni wacana Pilkada tak langsung oleh DPRD. Muhamad Arifin menegaskan bahwa isu tersebut justru lebih membutuhkan perhatian publik.
“Saya perlu mengingatkan, jangan sampai masyarakat terjebak pada isu-isu permukaan dan sensasi semata. Ada agenda besar yang menyentuh inti kedaulatan rakyat, yaitu rencana perubahan mekanisme Pilkada. Ini bukan persoalan kecil. Ini masa depan demokrasi kita,”
Ia menilai bahwa wacana pergeseran Pilkada dari mekanisme langsung ke tidak langsung akan mempengaruhi representasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, menurut Arifin, masyarakat sipil harus mengalihkan fokus kembali kepada isu strategis tersebut agar tidak berjalan tanpa pengawasan publik.
Muhamad Arifin juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan nama besar NU dan Muhammadiyah untuk tujuan yang tidak jelas. Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya menyesatkan publik tetapi juga merusak marwah dua organisasi besar Islam itu.
“Ketika nama besar NU dan Muhammadiyah dijadikan alat untuk memperkuat laporan yang sejatinya tidak pernah mereka restui, maka yang rusak bukan hanya akal sehat publik, tetapi juga etika demokrasi. Kita harus menjaga agar perbedaan pendapat tidak dijadikan alasan untuk merusak reputasi organisasi,” tambahnya
Di akhir pernyataannya, Muhamad Arifin menyerukan agar publik kembali memusatkan perhatian pada isu-isu substantif dan tidak terbawa arus provokasi sesaat.
“Kasus Pandji bukanlah isu yang menentukan arah bangsa. Yang jauh lebih penting adalah memastikan rakyat tetap memiliki ruang memilih pemimpinnya secara langsung. Kita tidak boleh membiarkan keputusan besar ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk persoalan yang tidak esensial,” tutup Arifin.
Rilis
Ebi
