LSM Gabungan Sekutu Dan Kaki Kalsel
Sambangi Kantor Sekda Prov Kalsel
Banjarbaru, Peoplenews. Id – Puluhan aktivis dari LSM Sekutu dan LSM KAKI Kalimantan Selatan menggelar aksi penyampaian aspirasi di kawasan Kantor Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, terkait dugaan kekeliruan input data dana keuangan daerah yang semestinya tercatat sebagai milik Pemerintah Provinsi Kalsel namun muncul sebagai milik Pemerintah Kota Banjarbaru. Aksi berlangsung pada Senin (10/11) dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Isu yang disampaikan mengacu pada laporan Kementerian Keuangan RI yang menyoroti dana Rp 5,1 triliun yang tercatat mengendap pada sistem, sehingga memunculkan tafsir publik terkait ketidaktepatan penempatan dana APBD daerah. Temuan itu kemudian berkembang menjadi dugaan adanya salah input kode rekening wilayah.
Direktur Utama PT Bangun Banua yang juga sebagai juru bicara Gubernur Kalsel, Aprizal, menyampaikan bahwa perbedaan data terjadi karena proses verifikasi kementerian menggunakan data terakhir yang belum diperbarui sepenuhnya. Menurutnya, kesalahan bukan pada Pemerintah Provinsi, tetapi pada sistem pemetaan kode wilayah.
“Kode rekening wilayah itu berbeda. Untuk provinsi Kalsel 301, sedangkan 302 itu untuk wilayah kota Banjarbaru. Dikarenakan sekarang ibu kota Provinsi adalah Banjarbaru kemungkinan itu menjadi penyebab salah satunya. Karena kementerian mengambil data terakhir sebelum proses verifikasi akhir selesai, munculnya seolah-olah dana itu berada di rekening Pemerintah Banjarbaru. Ini bukan kesalahan pengelolaan, namun sistem pencatatan yang belum disinkronkan,” jelasnya.
Ketua LSM Sekutu Kalsel, H. Aliansyah, menegaskan aksi yang digelar hari ini bukan sekadar seremonial, melainkan tuntutan pertanggungjawaban yang jelas.
“Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat. Pajak yang dibayar masyarakat setiap hari. Kami menuntut penjelasan yang berbasis data, bukan pernyataan lisan. Jika memang ada dana Rp 5,1 triliun, kapan diserap dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat. Jangan sampai terjadi pembenaran tanpa transparansi,” tegasnya
Ia juga menyoroti keberadaan dana deposito yang diinformasikan menghasilkan keuntungan. Menurutnya, meski ada laba, masyarakat tidak boleh hanya diberi jawaban normatif tanpa rincian pemanfaatan anggarannya.
LSM Sekutu dan KAKI Kalsel juga meminta agar manajemen Bank Kalsel memberikan klarifikasi resmi, sebab lembaga tersebut disebut berperan dalam proses penempatan dana.
Disisi lain Ketua LSM Kaki Kalsel H. Usai juga menambahkan, “Kalau benar ada salah input sebesar itu, maka harus ada pertanggungjawaban. Bukan sekadar klarifikasi. Kami minta manajemen Bank Kalsel yang terkait agar bersikap ksatria, bila perlu mengundurkan diri. Karena ini menyangkut kepercayaan publik,” lanjut H. Usai.
Kapolresta Banjarbaru, Kombes Pol Pius, memastikan bahwa penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan telah diterima oleh perwakilan pemerintah.
“Gabungan Polda, Polres Banjarbaru, serta unsur tambahan lainnya ada sekitar 300 personel. Tugas kami memastikan keamanan warga yang menyampaikan aspirasi. Aksi berjalan lancar dan tertib. Aspirasi telah disampaikan dan diterima,” ujarnya.
Ali menyatakan akan menunggu tindak lanjut resmi dari Pemerintah Provinsi Kalsel. Mereka memberikan waktu untuk proses konfirmasi dan pembuktian.
Apabila jawaban yang diberikan tidak memuaskan atau tidak disertai data yang dapat dikaji publik, mereka membuka peluang untuk menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
“Kami pegang janji Gubernur. Jika pola pengelolaan keuangan masih seperti ini dan tidak ada perbaikan, kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak. Transparansi adalah harga mati,” tutup Ali.
Ebi
.JPG)
