Sekda Prov Kalsel (kiri)
&
Wakil DPRD Kalsel (Kanan)
Poto : Peoplenews. Id
Banjarmasin, Peoplenews. Id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2026 kini memasuki tahap pembahasan. Pemerintah provinsi bersama DPRD Kalsel menekankan pentingnya penyesuaian pendapatan dan belanja di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya pulih.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syaripuddin, menyebutkan bahwa tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD akan melakukan penyisiran kembali terhadap program-program yang dianggap kurang prioritas. Langkah ini penting mengingat adanya perbedaan signifikan antara proyeksi pendapatan dan belanja daerah.
“Kita akan sisir mana-mana saja program yang bisa kita kurangi, mana yang tidak begitu prioritas. Semua memang prioritas, tapi dalam kondisi seperti sekarang pasti ada yang harus ditunda atau disesuaikan. Ini tahun berjalan, jadi kita harapkan lobi ke pusat lebih keras lagi agar ada tambahan dukungan,” ujar Syaripuddin.
Berdasarkan dokumen RAPBD yang telah disusun, pendapatan daerah Kalsel tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp10,46 triliun. Angka ini mayoritas masih ditopang oleh transfer pemerintah pusat sebesar Rp5,86 triliun, disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4,39 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp200 miliar.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan mencapai Rp11,21 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp755 miliar yang harus ditutupi melalui pembiayaan daerah.
Komposisi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi (Rp6,83 triliun) yang mencakup belanja pegawai, barang/jasa, hibah, dan bantuan sosial. Selanjutnya, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp2,23 triliun, belanja tak terduga Rp256 miliar, dan belanja transfer Rp1,89 triliun.
Defisit belanja tahun 2026 ditutup melalui pembiayaan neto sebesar Rp1,11 triliun, yang sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, pemerintah provinsi hanya menganggarkan Rp50 miliar untuk penyertaan modal daerah dan Rp5 miliar untuk pelunasan pokok utang.
Hal ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal Kalsel relatif aman, meski ruang fiskal yang tersisa tidak terlalu longgar.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, menegaskan bahwa legislatif bersama eksekutif harus menyepakati prioritas pembangunan agar anggaran yang terbatas tetap memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kita memahami kondisi pendapatan daerah yang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Karena itu efisiensi dan restrukturisasi belanja harus dilakukan. Program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat harus menjadi prioritas,” kata Kartoyo.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat lobi ke pemerintah pusat, terutama terkait transfer dana dan dukungan fiskal lainnya.
Meski menghadapi tantangan fiskal, baik eksekutif maupun legislatif optimistis RAPBD 2026 tetap dapat dijalankan secara efektif. Penyesuaian program dan efisiensi belanja diharapkan mampu menjaga stabilitas pembangunan daerah, sembari menunggu peluang tambahan pendapatan dari pemerintah pusat maupun optimalisasi PAD.
Ebi
