Sekda Kalsel Syarippudin
Poto : Peoplenews. Id
BANJARMASIN, Peoplenews. Id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memantapkan rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel yang akan berlokasi di kawasan perkantoran baru, menyusul pemindahan pusat pemerintahan provinsi ke wilayah Banjarbaru. Rencana ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Syaripuddin, yang menyatakan bahwa pembangunan gedung DPRD merupakan bagian dari penataan ibukota provinsi yang bersifat strategis.
“Pembangunan gedung DPRD ini harus kita lakukan karena posisinya sebagai simbol dari ibukota provinsi. Ini sudah menjadi kebutuhan mendesak dan strategis,” ujar Syaripuddin.
Ia menambahkan, saat ini berbagai upaya tengah dilakukan untuk mempercepat proses legal dan teknis pembangunan, termasuk penanganan aspek hukum dan administrasi yang berkaitan dengan lokasi lahan. Menurutnya, anggaran pembangunan gedung DPRD tersebut telah direncanakan untuk masuk dalam postur APBD tahun 2026.
“Kita upayakan semua aspek, termasuk pos-pos hukum dan regulasinya bisa tuntas. Harapannya, proses kuat dengan BKN bisa selesai paling lambat Desember tahun ini, sehingga masuk dalam rencana kegiatan anggaran tahun depan,” jelasnya.
Rencana ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan infrastruktur kelembagaan di lingkungan pemerintahan provinsi yang telah menetapkan Banjarbaru sebagai ibukota administratif.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, menekankan bahwa perencanaan ini tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga harus selaras dengan misi politik dan visi pembangunan jangka panjang. Ia menyinggung pentingnya menyelaraskan program-program pembangunan dengan janji politik kepala daerah serta peran aktif perangkat daerah dalam mewujudkannya.
“Program-program yang ada, termasuk pembangunan gedung DPRD ini, harus disiapkan dengan matang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memfokuskan pondasi kerja sama dengan KPD (Kepala Perangkat Daerah), agar program yang disusun benar-benar menjawab janji politik kepala daerah,” ujar Kartoyo.
Ia juga kembali menyoroti aspek pendapatan daerah yang menurutnya masih memiliki potensi besar namun belum tergali optimal. Kartoyo berharap ke depan ada strategi konkret yang mendorong kemandirian fiskal daerah sebagai bagian dari penguatan kebijakan politik pembangunan.
“Pendapatan kita ini sebenarnya luar biasa kalau bisa dikelola dan digali dengan maksimal. Maka penting bagi kita mendorong kebijakan daerah yang tidak hanya bergantung pada pusat, tapi mampu memberdayakan potensi daerah secara nyata,” pungkasnya.
Ebi
