Rapat Banggar DPRD Kalsel
Poto : Peoplenews. Id
BANJARMASIN, Peoplenews. Id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat pembahasan terkait Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Hasil Sementara (PPHS) yang masih bersifat sementara. Dalam forum yang berlangsung hingga larut malam itu, sejumlah hal krusial menjadi sorotan utama, terutama terkait pendapatan dan belanja daerah.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, mengungkapkan bahwa pembahasan kali ini berjalan cukup dinamis. Salah satu perhatian tajam para anggota dewan adalah sektor pendapatan, yang selama ini dinilai belum digali secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Selama ini kan pendapatan itu tidak pernah benar-benar digali secara serius. Hari ini kita bahas secara mendalam, termasuk sumber-sumber potensial yang belum optimal,” ujar Kartoyo di sela rapat.
Tak hanya pendapatan, struktur belanja daerah pun menjadi perhatian serius. Beberapa anggota DPRD bahkan mengkritisi proporsi anggaran belanja yang dinilai kurang seimbang.
“Salah satu anggota sampai mengkritik mengapa belanja pegawai dan belanja operasional lebih besar dari belanja yang bersifat produktif. Ini kan harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Kartoyo menambahkan bahwa pembahasan kali ini belum menyentuh angka final atau pagu anggaran, karena masih menunggu input dari tim teknis pemerintah daerah. Namun, pihak DPRD telah menjadwalkan tindak lanjutnya.
“Kita jadwalkan awal Agustus nanti masuk ke pembahasan rapat komisi. Di situ akan kita kombinasikan program-program yang telah disusun dengan angka-angka pasti dari tim pemerintah,” imbuhnya.
Salah satu isu yang cukup mendapat sorotan dalam pembahasan adalah penurunan pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari pajak kendaraan dan subsidi opsen.
“Tadi juga dibahas kenapa pendapatan dari opsen turun, padahal sebelumnya menjadi salah satu sumber andalan. Penurunan ini harus dikaji lebih jauh, apakah karena subsidi atau ada faktor lain,” jelas Kartoyo.
Lebih lanjut, Kartoyo mengungkapkan keprihatinan terhadap capaian serapan anggaran yang bahkan berada di bawah 75 persen. Ia menilai rendahnya serapan ini perlu diselidiki secara serius oleh seluruh pihak terkait.
“Serapan kita ada yang hanya 70 persen, bahkan di bawah itu. Ini tidak elok. Apakah karena proses administrasi, data KTP, atau faktor lainnya? Semua ini akan kita bahas di rapat komisi nanti,” pungkasnya.
Rapat komisi dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama bulan Agustus, yang akan menjadi forum krusial untuk mematangkan struktur pendapatan dan belanja daerah sebelum disahkan secara definitif.
Ebi
