Logo Kemhan Di Kapal Milik H. Isam
Poto : Istimewa
JAKARTA, Peoplenews. Id — Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan penjelasan terkait penggunaan logo instansi tersebut pada yacht milik pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Kemhan memastikan kapal tersebut merupakan milik pihak swasta dan penggunaannya diarahkan untuk mendukung mobilisasi kegiatan program ketahanan pangan nasional.
Dilansir dari laman idntimes.com, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, mengatakan penggunaan yacht tersebut berkaitan dengan kebutuhan mobilisasi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia.
"Jadi, kapal tersebut merupakan kapal milik pihak swasta yang digunakan untuk mendukung kegiatan dan mobilisasi kebutuhan program ketahanan pangan yang dilaksanakan di sejumlah wilayah Indonesia," ujar Rico, Jumat (14/8).
Penjelasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya foto yacht dengan logo Kemhan yang tertangkap kamera berada di wilayah Papua. Kemunculan logo tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena kapal diketahui merupakan aset milik pihak swasta.
Kemhan menegaskan, keberadaan logo pada kapal bukan berarti yacht tersebut merupakan aset milik kementerian. Penggunaan kapal diarahkan untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan program ketahanan pangan nasional.
Rico juga menjelaskan bahwa penggunaan logo Kemhan oleh pihak swasta bukan sesuatu yang secara eksklusif diberikan kepada perusahaan tertentu. Pihak swasta lainnya juga dimungkinkan memperoleh izin sepanjang memiliki keterlibatan dalam mendukung program pemerintah dan penggunaan logo tersebut telah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan.
Sejalan dengan penjelasan Kemhan, Juru Bicara Jhonlin Group, Adrizal, menegaskan bahwa keterlibatan pihak swasta dalam berbagai program strategis pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka dukungan terhadap kepentingan nasional.
Adrizal mengatakan, dukungan terhadap program ketahanan pangan merupakan bagian dari kontribusi dunia usaha dalam membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program strategis, khususnya yang memiliki dampak terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.
"Prinsipnya, Jhonlin Group selalu berkomitmen mendukung program strategis pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, tentu seluruh kegiatan dilakukan sesuai ketentuan, koordinasi dengan pihak terkait, serta peruntukannya harus jelas," ujar Adrizal.
Ia menambahkan, keterlibatan dunia usaha dalam program nasional tidak semata-mata dilihat dari sisi bisnis, tetapi juga sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan.
Menurut Adrizal, program ketahanan pangan memiliki arti strategis karena menyangkut ketersediaan pangan, pemberdayaan masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan hingga penguatan ekonomi di daerah.
Haji Isam diketahui terlibat dalam program lumbung pangan di Merauke, Papua. Dalam proyek tersebut, ribuan alat berat dikerahkan untuk mendukung pembukaan dan pencetakan lahan pertanian dengan target pengembangan kawasan pangan berskala besar.
Keterlibatan tersebut menempatkan Jhonlin Group dan sejumlah entitas usaha yang terkait dengan Haji Isam dalam bagian dari ekosistem kerja sama yang mendukung program strategis pemerintah di sektor pangan.
Selain sektor pangan, keterlibatan Haji Isam juga terlihat dalam pengembangan industri pertahanan di Kalimantan Selatan.
Pada Juli 2026, Haji Isam turut hadir dalam groundbreaking pembangunan pabrik amunisi PT Pindad di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Fasilitas tersebut dibangun di atas lahan sekitar 30 hektare dan diarahkan untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan dalam negeri.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, sekaligus mendorong pengembangan sumber daya manusia.
Dukungan Pemerintah dan Dunia Usaha
Keterlibatan sektor swasta dalam sejumlah agenda strategis nasional menunjukkan semakin pentingnya pola kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Namun, setiap bentuk dukungan tetap harus berjalan dalam koridor regulasi serta melalui mekanisme persetujuan dari lembaga pemerintah terkait.
Dalam konteks penggunaan logo Kemhan pada yacht tersebut, pemerintah telah memberikan penjelasan bahwa kapal tetap berstatus sebagai milik swasta dan penggunaannya berkaitan dengan dukungan terhadap program ketahanan pangan.
Adrizal menegaskan, kolaborasi tersebut pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat. "Kami melihat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha sebagai bagian penting dalam mempercepat program pembangunan. Yang paling utama adalah bagaimana dukungan tersebut memberikan manfaat konkret, berjalan transparan, sesuai aturan, dan mendukung target pembangunan nasional," katanya.
Sementara itu, kiprah Haji Isam di tingkat nasional juga pernah mendapat pengakuan pemerintah melalui pemberian Bintang Mahaputera Utama pada 2025. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan melalui berbagai sektor usaha.
Dengan penjelasan Kemhan tersebut, penggunaan logo pada yacht Haji Isam dipastikan berkaitan dengan fungsi pendukung kegiatan program ketahanan pangan, bukan menunjukkan bahwa kapal tersebut merupakan aset milik Kementerian Pertahanan.
Ebi
