Reses Anggota DPRD Faisal
Poto : Peoplenews. Id
Banjarmasin, Peoplenews. Id – Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PAN menggelar reses di Jalan Pulau Laut RT 6 RW 1 Nomor 72, Kelurahan Antasan Besar. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat mencuat, mulai dari persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penataan kawasan wisata Kampung Ketupat. Minggu (12/7)
Menurutnya, sebagian besar usulan masyarakat masih didominasi kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum. Namun, tidak sedikit usulan yang belum dapat direalisasikan karena terkendala kelengkapan administrasi saat proses pengajuan.
Ia menjelaskan, setiap usulan masyarakat harus dilengkapi data yang valid, mulai dari identitas pengusul, nomor kontak, alamat yang jelas, hingga rincian lokasi pekerjaan seperti panjang dan lebar jalan yang diusulkan. Kelengkapan tersebut menjadi syarat agar usulan dapat diverifikasi dan dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Sering kali usulan masyarakat belum bisa diproses karena data pendukungnya tidak lengkap. Ada juga usulan yang ternyata sudah masuk dalam program pemerintah lainnya sehingga tidak lagi diakomodasi melalui pokok-pokok pikiran DPRD," ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Banjarmasin membentuk tim khusus yang bertugas melakukan survei lapangan, menggambar lokasi, serta memvalidasi seluruh usulan DPRD sehingga proses realisasi pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Menurutnya, masyarakat mulai merasa jenuh apabila setiap tahun diminta menyampaikan aspirasi, tetapi usulan yang disampaikan belum juga direalisasikan.
"Kami ingin usulan yang benar-benar menjadi kebutuhan mendesak masyarakat bisa segera ditindaklanjuti. Jangan sampai jalan berlubang harus menunggu bertahun-tahun atau menunggu ada korban kecelakaan baru diperbaiki," tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah memiliki dana tanggap cepat untuk menangani pekerjaan yang bersifat darurat tanpa harus menunggu siklus anggaran tahun berikutnya.
Selain infrastruktur, persoalan pelayanan kesehatan turut menjadi perhatian warga. Banyak masyarakat mengeluhkan lamanya antrean pelayanan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan milik pemerintah.
DPRD berharap peningkatan kualitas pelayanan di seluruh puskesmas dan rumah sakit daerah menjadi prioritas agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan maksimal.
Di sektor pendidikan, masyarakat juga mengeluhkan masih adanya kesan sekolah favorit yang menyebabkan proses penerimaan peserta didik belum sepenuhnya merata. Menurutnya, kebijakan pemerataan pendidikan harus benar-benar diterapkan sehingga seluruh sekolah memiliki kualitas layanan yang setara.
Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan juga menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan warga. Ia mengungkapkan masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan bantuan karena terkendala administrasi maupun penentuan kategori desil dalam data kesejahteraan sosial.
Untuk itu, masyarakat diminta memanfaatkan layanan verifikasi data yang dibuka pemerintah dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga agar status kepesertaan maupun bantuan sosial dapat dievaluasi kembali sesuai kondisi sebenarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin juga menyoroti kondisi Kampung Ketupat yang hingga kini dinilai belum tertata dengan baik. Menurutnya, kawasan wisata tersebut memerlukan kepastian kebijakan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, baik melalui revitalisasi, pengalihan fungsi, maupun langkah lain yang mampu menghidupkan kembali kawasan tersebut.
"Kami berharap pemerintah segera mengambil keputusan. Jangan sampai bangunan yang terbengkalai justru membahayakan masyarakat, apalagi kawasan itu banyak dikunjungi warga dan anak-anak," katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung pengelolaan sektor sanitasi daerah. Menurutnya, pergantian direksi perusahaan daerah yang menangani sanitasi harus menjadi momentum melakukan pembenahan menyeluruh, meningkatkan pelayanan, memperluas jaringan, serta menggali potensi pendapatan tanpa terus bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah daerah.
Komisi II DPRD, lanjutnya, akan segera memanggil direksi baru untuk meminta paparan mengenai strategi kerja, target peningkatan pelayanan, serta langkah konkret dalam memperbaiki sistem sanitasi di Kota Banjarmasin.
Menutup kegiatan reses, ia menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat menjadi prioritas pembangunan.
"Reses bukan sekadar mendengar keluhan masyarakat, tetapi menjadi jembatan agar kebutuhan riil warga dapat masuk dalam perencanaan pembangunan. Kami akan terus mengawal seluruh aspirasi ini agar benar-benar diwujudkan demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin," pungkasnya.
Ebi
