Banjarmasin, Peoplenews. Id – Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri dari Fraksi Golkar, menggelar kegiatan reses di kawasan Jalan Sungai Jingah. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi warga, khususnya terkait persoalan lingkungan dan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di kota tersebut. Mimggu (5/4)
Dalam dialog bersama masyarakat, isu penanganan sampah menjadi topik utama. Warga menyampaikan berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga persoalan distribusi dan pengangkutan sampah yang belum optimal.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Kebersihan dan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, Bang Jack, mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah mulai meningkat, terutama sejak status darurat sampah diberlakukan.
“Tidak bisa dipungkiri, sejak kondisi darurat sampah, masyarakat sudah mulai lebih sadar. Ini menjadi hal positif, karena persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi darurat tersebut masih membutuhkan penanganan yang serius dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terbatas, sehingga diperlukan strategi pengurangan sampah dari sumbernya.
“Kami mendorong agar sampah bisa diselesaikan di tingkat sumber atau TPS, minimal 30 hingga 50 persen bisa tertangani. Jika itu tercapai, maka masyarakat akan merasakan manfaatnya, dan pemerintah juga dapat mengurangi beban anggaran pengelolaan sampah,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, DLH juga mengoptimalkan sistem pengangkutan berbasis “jemput langsung” di wilayah yang belum memiliki TPS. Skema ini dinilai lebih efektif dalam menjangkau kawasan permukiman padat yang sulit menyediakan lahan untuk fasilitas sampah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rikval Fachruri menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan yang lebih progresif dalam penanganan sampah dan pembangunan infrastruktur lingkungan.
“Permasalahan sampah ini harus ditangani secara kolaboratif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kami di DPRD akan terus mengawal kebijakan dan anggaran agar penanganan sampah ini bisa lebih efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa ke depan diperlukan inovasi dan terobosan baru dalam sistem pengelolaan sampah, termasuk penguatan peran masyarakat serta optimalisasi fasilitas yang ada.
Kegiatan reses ini diharapkan mampu menjadi wadah sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencari solusi konkret terhadap berbagai persoalan lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen bersama menuju tata kelola kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Ebi




