Banjarmasin, Peoplenews. Id – Kegiatan reses anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Demokrat, Gusti Yuli Rahman, di kawasan Jalan Tiram Laut RT 2/Jalan Airud, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat.
Sejumlah persoalan krusial mencuat, mulai dari ketidaktepatan data bantuan sosial hingga kebutuhan infrastruktur lingkungan dan akses layanan kesehatan. Kamis (2/4)
Dalam keterangannya, Gusti Yuli Rahman menegaskan bahwa agenda reses merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.
Pada reses kali ini, ia menyoroti persoalan mendasar terkait distribusi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan dari Kementerian Sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Masalah utama yang disampaikan warga adalah data penerima bantuan yang belum akurat. Ada warga yang seharusnya berhak justru tidak terdata, sementara yang sudah tidak layak masih menerima bantuan. Ini perlu verifikasi ulang secara serius oleh pihak terkait,” ujarnya.
Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta peran aktif masyarakat dan media sosial dalam memastikan validitas data penerima bantuan. Menurutnya, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Selain itu, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian, khususnya terkait keberadaan titian jalan (batang banyu) yang kondisinya memerlukan perbaikan, serta pengelolaan sampah di lingkungan warga. Ia menilai lingkungan yang bersih menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di sektor kesehatan, warga juga mengeluhkan kendala akses terhadap layanan BPJS Kesehatan, terutama bagi peserta yang status kepesertaannya tidak aktif. Menanggapi hal ini, Gusti Yuli Rahman menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pendamping PKH serta instansi terkait untuk membantu proses reaktivasi kepesertaan.
“Bagi masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif, perlu segera dilaporkan agar bisa dibantu proses pengaktifannya kembali. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan skema bantuan, tinggal bagaimana kita memastikan masyarakat mendapatkan akses tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Lurah Telawang, Alin, menambahkan bahwa sejumlah aspirasi yang disampaikan warga dalam reses ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kelurahan untuk ditindaklanjuti. Ia menekankan pentingnya peran aktif ketua RT dan masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial.
“Selama ini, laporan warga yang sudah tidak layak menerima bantuan masih minim. Padahal, pengawasan dari tingkat RT sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Kami berharap masyarakat juga proaktif melaporkan kondisi riil di lapangan,” ungkapnya.
Alin juga menjelaskan bahwa pemerintah kelurahan telah menyediakan layanan pendampingan sosial secara berkala, termasuk akses informasi melalui fasilitas kesehatan setempat, guna memudahkan masyarakat mengecek status bantuan maupun layanan sosial lainnya.
Dari sisi masyarakat, perwakilan RT setempat, Darmani, mengapresiasi kehadiran anggota dewan yang turun langsung ke lingkungan warga. Ia menilai kegiatan reses menjadi momentum penting untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat secara langsung tanpa perantara.
“Wilayah kami mayoritas masyarakat menengah ke bawah, sehingga bantuan sosial sangat dibutuhkan. Namun yang terpenting adalah kejelasan data agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya sistem pendataan yang terintegrasi dan transparan, sehingga perubahan kondisi ekonomi warga dapat segera terakomodasi dalam basis data pemerintah.
Reses ini diharapkan tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi mampu mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam hal pemerataan bantuan sosial, peningkatan infrastruktur lingkungan, dan akses layanan kesehatan yang inklusif di Kota Banjarmasin.
Ebi




