Noorhalis Majid Ketua Ambin Demokrasi
Poto : Istimewa
Banjarmasin, Peoplenews. Id - Karena pidato Presiden Prabowo menyebut kota Samarinda dan Banjarmasin semraut oleh spanduk, reklame, baliho dan sebagainya, lantas ramai dilakukan penertiban. Kamis (12/2)
Di Samarinda pemerintahnya lebih arif, sebelum penertiban, semua pengusaha bidang periklanan diundang membicarakan sindiran yang disampaikan Presiden. Lantas disepati dan diberikan kesempatan kepada pengusaha reklame untuk melengkapi izin. Lalu disepakati untuk menertibkan sendiri yang tidak berizin dan dinilai semraut. Kerjasama dinas perizinan, Satpol PP dan pengusaha, terjalin harmoni, sehingga semuanya sama-sama nyaman dan berdaya.
Di Banjarmasin tidak terdengar ada keinginan untuk duduk bersama. Langsung ada pernyataan di media massa, “Yamin, siap sapu bersih baliho ilegal”. Pernyataan yang terasa tidak nyaman dan terkesan arogan.
Bagaimana pun, pemerintah itu “orang tua” dari warga dan pengusaha. Sebagai orang tua, tugas utamanya bukan menghukum. Tugas utamanya mendidik, membina, mengarahkan, memfasilitasi, membatu dan sebagainya. Tujuannya agar berdaya dan mampu. Begitulah mestinya tugas “orang tua” yang harus diperankan pemerintah daerah.
Tidak ada salahnya untuk meniru sebagaimana dilakukan pemerintah kota Samarinda, mengundang seluruh pengusaha dan pihak terkait untuk berdialog, lalu menata secara bersama agar kota ini menjadi indah dan estetik. Kata “estetik”, sering diucapkan Wakil Walikota, walau realisasinya tidak pernah nyata.
Dialog adalah kata yang sangat tepat dan strategis dalam mengelola kota Banjarmasin yang heterogen. Tertutama heterogen dari sisi kepentingan, agar semua terakomodir. Dialog juga menjadi cara paling beradab dalam menyelesaikan banyak persoalan, tentu dengan syarat mau saling mendengarkan. Jangan pakai “pokoknya”, karena kalau sudah seperti itu, dialog menjadi buntu.
Berdialoglah dengan dewasa, duduk dengan kepala dingin. Bicarakan secara terbuka dan hati lapang. Bila dimungkinkan, antara estetika dan peluang ekonomi, terakomodir secara harmoni, agar semua sama-sama beroleh keuntungan. Pemerintah akan mendapatkan PAD, pengusaha bisa bekerja, dan lapangan kerja terbuka lebar bagi warga.
Mesti dipahami, dibalik spanduk, reklame dan baliho, terdapat puluhan peluang kerja yang menghidupi warga. Ada desaner atau perancang, ada perusahaan pencetakan, ada tenaga pemasangan, ada pengelasan, ada petugas lampu, ada petugas perawatan, dan tentu ada dampak perluasan pemasaran produk yang menghidupi rantai penjualan. Semuanya itu merupakan lapangan pekerjaan warga yang telah diciptakan oleh para pengusaha periklanan.
Himbauan Presiden terkait kesemrautan kota yang disebabkan spanduk, reklame dan baliho, tentu sangat bagus untuk disikapi. Namun, kebudayaan Banjar memberikan pesan menarik, melalui satu pernyataan, “jangan samunyaan ditaguk”. Artinya, pernyataan tersebut dikunyah dulu dengan seksama, dirasakan, dipahami, dimengerti, lantas taguk sebagian, sisa boleh saja dipertimbangkan.
Kalau “samunyaan ditaguk bulat”, lantas banyak warga yang kehilangan pekerjaan, toh pemerintah juga yang rugi. Lapangan pekerjaan yang sudah ada di tengah warga, semaksimal mungkin jangan sampai hilang, sebab membuka satu kesempatan kerja, apalagi yang rantai ekonominya berdampak luas, tidak segampang membalik telapak tangan.
Rilis
Ebi
