Banjarmasin, Peoplenews. Id — Forum Pemerhati Pembangunan Kalimantan Selatan (FORPEBAN Kalsel) menyampaikan sejumlah kritik tajam terhadap kinerja anggota DPRD Kota Banjarmasin, khususnya terkait respons penanganan banjir, dugaan keterlibatan oknum dewan dalam proyek, hingga pemanfaatan aset gedung milik pemerintah yang dinilai tidak optimal. Kamis (29/1)
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua FORPEBAN Kalsel, Din Jaya, dalam audiensi dan penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Kota Banjarmasin.
Menurut Din Jaya, banjir yang hampir setiap tahun melanda Kota Banjarmasin semestinya menjadi perhatian utama seluruh anggota dewan. Namun fakta di lapangan menunjukkan tidak semua wakil rakyat hadir dan turun langsung ke lokasi terdampak.
“Yang sangat kami prihatin, ketika terjadi musibah banjir, hanya sebagian anggota dewan yang turun langsung ke lapangan. Padahal saat kunjungan kerja atau studi banding, tidak satu pun yang tertinggal. Ini yang kami pertanyakan, apa fungsi utama anggota dewan sebenarnya,” tegas Din Jaya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan amanah masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum. Din Jaya mengingatkan, saat masa kampanye, para calon legislatif aktif mendatangi masyarakat untuk meminta dukungan.
“Kami minta ada respons cepat dan nyata. Jangan hanya hadir di acara-acara resmi, sementara penderitaan masyarakat kurang mendapat perhatian,” ujarnya.
Selain persoalan banjir, FORPEBAN Kalsel juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam proyek-proyek pemerintah daerah. Din Jaya menyebut, anggota dewan sejatinya telah menerima gaji dan tunjangan dari negara, sehingga tidak seharusnya ikut bermain proyek.
“Kami menduga ada oknum anggota dewan yang bermain proyek di Kota Banjarmasin. Ini jelas melanggar etika dan sangat menyengsarakan rakyat. Dana rakyat seharusnya digunakan untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Atas dugaan tersebut, FORPEBAN Kalsel meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin untuk melakukan penelusuran dan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Tak hanya itu, FORPEBAN juga mempertanyakan pemanfaatan salah satu gedung milik pemerintah yang dinilai tidak digunakan secara maksimal. Din Jaya menyebut terdapat sejumlah ruangan yang dibiarkan kosong dan tidak difungsikan selama bertahun-tahun.
“Kami mempertanyakan pengelolaan gedung tersebut. Jangan sampai aset negara terbengkalai dan hanya mementingkan kepentingan pribadi,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval, menyampaikan apresiasi atas kedatangan dan penyampaian masukan dari FORPEBAN Kalsel. Ia menegaskan bahwa DPRD terbuka terhadap kritik dan akan menindaklanjuti keluhan masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Semua hal yang disampaikan tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ujar Rikval.
Terkait dugaan keterlibatan oknum dewan dalam proyek, Rikval mengaku belum dapat memastikan kebenarannya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran, DPRD akan mendorong penyelesaiannya melalui jalur hukum.
“Kalau memang terbukti ada oknum yang bermain proyek, tentu akan kami dorong untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun semua harus melalui klarifikasi dan pembuktian,” katanya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Prov Kalsel, Kartoyo, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan santun.
“Kami menyambut baik aspirasi ini. Beberapa tuntutan akan kami sampaikan ke komisi-komisi terkait agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang, juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan masukan penting bagi wakil rakyat.
“Aspirasi ini bukan tekanan, melainkan masukan berharga. Justru masyarakat di lapangan yang lebih mengetahui persoalan nyata. Kami wajib mendengar dan menindaklanjutinya,” kata Bambang.
Dalam kesempatan lanjutan, Din Jaya kembali menegaskan bahwa persoalan banjir harus mendapat solusi jangka panjang agar tidak terus berulang setiap tahun. Ia juga meminta DPRD mendorong kepala daerah agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
FORPEBAN Kalsel turut menyinggung dugaan pembangunan oleh oknum di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang dinilai tidak sesuai aturan, termasuk proyek yang diduga berlangsung sejak 2023 dan disebut-sebut melibatkan oknum dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan, Dimas, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil perhitungan dari BPKP terkait sejumlah laporan yang masuk.
“Saat ini masih dalam tahap perhitungan oleh BPKP. Hasilnya tinggal menunggu. Jika ada laporan masuk, pasti akan kami tindaklanjuti sesuai prosedur,” jelasnya.
FORPEBAN Kalsel berharap seluruh aspirasi tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar ditindaklanjuti secara konkret demi kepentingan masyarakat Kota Banjarmasin.
Ebi
