Reses Anggota DPRD Kota Banjarmasin
Hendra S.E., M.E
Poto : Peoplenews. Id
BANJARMASIN, Peoplenews. Id – Dalam rangka masa reses anggota legislatif, Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Daerah Pemilihan Banjarmasin Utara, Hendra, S.E., M.E., kembali turun langsung menyerap aspirasi masyarakat. Bertempat di Jalan Masjid Jami 2 No. 39 RT 2, Kelurahan Surgi Mufti, pertemuan yang berlangsung hangat ini mengangkat sejumlah persoalan mendesak yang dirasakan warga. Jumat (27/6)
Dalam dialog terbuka bersama masyarakat, Hendra menyampaikan bahwa kegiatan reses ini bukan hanya menjadi ajang seremonial tahunan, tetapi momentum penting untuk mengevaluasi pembangunan dan menyusun prioritas baru. Salah satu temuan utama adalah masih adanya infrastruktur jalan dan gang yang rusak dan belum mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah kota.
"Kita sudah mengevaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dan masih ditemukan gang-gang yang belum diperbaiki. Ini akan kita bawa kembali dalam anggaran perubahan APBD 2026. Silakan masyarakat ajukan kembali usulan-usulan, baik fisik maupun non-fisik," ujar Hendra.
Namun, isu yang paling banyak dikeluhkan warga adalah distribusi gas LPG 3 kg yang tidak merata. Meski alur distribusi dari Pertamina ke agen hingga ke pangkalan dinilai berjalan lancar, namun fakta di lapangan menunjukkan adanya praktik penjualan yang menyimpang. Sejumlah pangkalan lebih memilih menjual gas bersubsidi kepada pihak ketiga ketimbang warga yang berhak, sehingga menyebabkan kelangkaan dan harga tinggi di pasaran.
"Pangkalan-pangkalan menjual gas tidak kepada warga yang betul-betul membutuhkan, tapi ke pihak ketiga yang kemudian menjual kembali dengan harga mahal. Ini jelas merugikan masyarakat kecil dan akan kami tindaklanjuti secara serius," tegasnya.
Selain itu, Hendra juga menyoroti penggolongan tarif air bersih PDAM yang dinilai tidak adil, terutama bagi pelaku UMKM. Ia mencontohkan beberapa pelaku usaha rumahan seperti tukang jahit yang dikenakan tarif niaga, bukan tarif rumah tangga, sehingga beban biaya air menjadi tidak sebanding dengan pendapatan.
"Ada pelaku UMKM yang penghasilannya kecil, tapi dikenakan tarif tinggi karena dianggap niaga. Ini tidak adil. Tadi kita undang juga pihak PDAM dan sudah langsung kita masukkan ke daftar tindak lanjut agar tarif disesuaikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa semua aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan ini akan dituangkan dalam dokumen resmi dan disampaikan ke Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan ke depan.
Ia juga mengingatkan bahwa masalah-masalah yang berulang seperti banjir akibat sungai mampet di wilayah langganan genangan air, harus segera dieksekusi sebelum berdampak lebih luas, terutama menjelang musim hujan.
"Kami harap reses ini bisa menjadi jembatan nyata antara rakyat dan pemerintah. Aspirasi warga jangan hanya didengar, tapi harus ditindaklanjuti agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.
Ebi
