Tuggu 0 Km
Poto : Istimewa
BANJARBARU, Peoplenews. Id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (PUPR Kalsel) memastikan kesiapan Tugu 0 Kilometer yang berlokasi di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, jelang peresmian dan operasional resminya.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha, menyampaikan bahwa saat ini proyek tersebut masih dalam tahap pemeliharaan dan penyempurnaan akhir, khususnya pada aspek teknis.
“Untuk Tugu 0 KM, saat ini masih tahap pemeliharaan dan perbaikan serta pengaturan sistem pencahayaan (lighting),” ujar Ryan di Banjarbaru, Selasa (24/2).
Menurutnya, proses yang berjalan saat ini lebih bersifat penyetelan dan optimalisasi, termasuk penyesuaian instalasi penerangan agar tampilan tugu lebih maksimal, terutama pada malam hari. Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada fasilitas pendukung yang sempat mengalami gangguan.
Ryan mengungkapkan, sebelumnya terjadi pencurian besi pada bagian water tank. Namun, pihaknya telah melakukan penggantian dan memastikan spesifikasi tetap sesuai dengan kontrak awal penyedia jasa.
“Kemarin ada perbaikan pada water tank karena sempat terjadi pencurian besi. Itu sudah langsung kami ganti dan perbaiki. Tidak ada perbedaan dengan spesifikasi sebelumnya, tetap sama dengan penyedia,” jelasnya.
Terkait target penyelesaian, PUPR Kalsel sempat menargetkan rampung sebelum Ramadan. Namun, terdapat kendala teknis pada instalasi kelistrikan sehingga penyelesaian sedikit bergeser.
“Awalnya kami harapkan sebelum puasa sudah selesai, tetapi ada sedikit kendala pada kelistrikan. Mudah-mudahan sebelum hari raya sudah bisa rampung,” tuturnya.
Setelah seluruh proses pemeliharaan dan penyempurnaan teknis selesai, aset tersebut akan diserahkan kembali kepada Biro Umum Setda Provinsi Kalsel sebagai pengguna. Adapun terkait jadwal peresmian dan konsep acara, menjadi kewenangan Biro Umum.
“Setelah selesai, akan kami serahkan kembali kepada Biro Umum. Untuk peresmian dan hal-hal lainnya menjadi ranah Biro Umum. Kami di teknis tidak menentukan itu,” tegas Ryan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa skema pengelolaan Tugu 0 KM ke depan masih menunggu arahan pimpinan daerah. Alternatif pengelolaan bisa melalui pihak ketiga, BUMD, maupun dikelola langsung oleh Pemprov Kalsel. Ia menekankan, kejelasan manajemen operasional menjadi faktor krusial agar ikon baru tersebut dapat terawat secara berkelanjutan.
“Kalau dibuka tanpa pengelolaan yang jelas, akan berat dalam hal pemeliharaan dan operasional, termasuk penjagaan dan perawatan fasilitas,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kalsel dari Fraksi PAN, Adrizal, menegaskan pentingnya tata kelola yang profesional dan transparan dalam pengoperasian Tugu 0 Kilometer sebagai aset publik.
Menurut Adrizal, kehadiran Tugu 0 KM bukan sekadar simbol titik nol pembangunan, tetapi juga berpotensi menjadi ruang publik representatif serta destinasi wisata baru di Banjarbaru.
“Kita tentu mendukung upaya Pemprov melalui PUPR Kalsel dalam menuntaskan pemeliharaan. Namun setelah diresmikan, yang lebih penting adalah sistem pengelolaannya harus jelas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar skema pengelolaan—baik melalui BUMD maupun kerja sama pihak ketiga—dilakukan dengan kajian matang, termasuk proyeksi biaya operasional, keamanan, dan perawatan jangka panjang.
“Jangan sampai setelah diresmikan justru terbengkalai atau menjadi beban anggaran tanpa perencanaan yang baik. Harus ada konsep pengembangan yang terintegrasi, termasuk potensi ekonomi kreatif dan UMKM di sekitarnya,” tambah Adrizal.
Komisi II DPRD Kalsel, lanjutnya, akan terus melakukan fungsi pengawasan agar pembangunan dan pengelolaan fasilitas publik di Kalimantan Selatan berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan penyelesaian tahap pemeliharaan yang kini memasuki fase akhir, Tugu 0 Kilometer diharapkan segera diresmikan dan menjadi ikon kebanggaan baru bagi masyarakat Kalimantan Selatan, sekaligus simbol komitmen pemerintah daerah dalam membangun ruang publik yang representatif dan berdaya guna.
Ebi
