Demo Sekutu Kalsel
Poto : Peoplenews
BANJARBARU, Peoplenews. Id – Ratusan sopir truk dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (13/5). Aksi tersebut dipicu keluhan berkepanjangan terkait sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar di sejumlah SPBU.
Dalam aksi tersebut turut hadir aktivis nasional Babe Aldo, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Syarifuddin, serta Ketua LSM Sekutu, Ali, yang ikut menyoroti persoalan distribusi BBM subsidi yang dinilai semakin membebani masyarakat kecil, khususnya para sopir angkutan.
Pantauan di lokasi, ratusan truk milik massa aksi terparkir di kawasan Kantor Gubernur Kalsel. Para sopir juga membentangkan berbagai spanduk berisi sindiran dan tuntutan kepada pemerintah terkait kelangkaan BBM subsidi.
Massa aksi tidak hanya berasal dari Banjarbaru dan Banjarmasin, tetapi juga dari sejumlah daerah lain seperti Hulu Sungai Selatan (HSS) dan wilayah kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Sebagian sopir bahkan mengaku telah berangkat sejak subuh demi menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah provinsi.
Salah seorang sopir truk bernama Acuy mengaku terpaksa ikut turun aksi lantaran kesulitan mendapatkan solar bersubsidi di SPBU sudah sangat meresahkan.
“Kalau mau dapat harga normal di SPBU, kami harus antre sampai satu hari satu malam. Mau tidak mau kami tetap harus beli karena truk dipakai angkut pasir,” ujarnya.
Menurut Acuy, pembelian solar di SPBU juga dibatasi berdasarkan jenis kendaraan. Untuk kendaraan pelat hitam hanya diperbolehkan membeli sekitar 60 liter, sementara kendaraan pelat kuning dibatasi hingga 80 liter.
Meski harga resmi di SPBU masih normal, kondisi antrean panjang dan dugaan pungutan liar di lapangan justru semakin memberatkan para sopir.
“Harapannya supaya lancar saja masuk di SPBU mana saja. Tapi sekarang ini kadang ada biaya tambahan sampai Rp250 ribu sampai Rp300 ribu,” keluhnya.
Selain kelangkaan BBM, para sopir juga menyoroti adanya dugaan praktik parkir liar dan pungutan dari oknum preman terhadap kendaraan yang mengantre di SPBU.
Ketua LSM Sekutu, Ali, dalam orasinya mengecam keras lambannya respons pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat terkait BBM subsidi.
“Kami meminta dinas-dinas di provinsi ini bekerja untuk masyarakat. Jangan buta dan tuli ketika rakyat kesulitan mendapatkan BBM dengan harga mahal. Mereka digaji oleh uang rakyat dan mendapat fasilitas dari rakyat,” tegas Ali.
Ia menilai pemerintah daerah selama ini lebih banyak melakukan pembahasan tanpa tindakan nyata di lapangan.
“Sudah seminggu persoalan ini disampaikan, tetapi belum ada gerakan nyata. Jangan hanya diskusi tanpa eksekusi. Pemerintah harus turun langsung mengecek SPBU yang menjual BBM di atas harga normal,” katanya.
Ali juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan penimbunan BBM dan permainan distribusi yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat.
“Kalau aparat mau serius, mereka pasti tahu di mana penimbunan terjadi. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban,” ujarnya.
Aktivis nasional Babe Aldo turut menyoroti persoalan tersebut. Ia meminta pemerintah dan aparat tidak hanya memberikan janji kepada masyarakat, tetapi segera menunjukkan langkah konkret.
“Rakyat sudah terlalu sering mendengar janji. Yang dibutuhkan sekarang tindakan nyata. Kalau BBM masih langka dan harga tetap mahal, berarti ada yang salah dalam pengawasan,” kata Babe Aldo.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM subsidi tidak boleh dianggap biasa karena berdampak langsung terhadap roda ekonomi masyarakat kecil, terutama sektor transportasi dan distribusi barang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Syarifuddin, menyatakan pemerintah provinsi menerima seluruh aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti persoalan tersebut bersama pihak terkait.
“Kami memahami keresahan masyarakat, terutama para sopir yang terdampak langsung. Pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Pertamina, aparat kepolisian, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM,” ujar Syarifuddin.
Ia juga memastikan pengawasan terhadap SPBU akan diperketat guna mencegah praktik penjualan di atas harga ketentuan maupun dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Para sopir berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar distribusi BBM subsidi kembali normal dan tidak lagi memberatkan masyarakat kecil di Kalimantan Selatan.
Ebi
