BANJARMASIN, PEOPLENEWS. ID – Perkembangan penyidikan dugaan penggunaan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) yang dipersoalkan keabsahannya dan menyeret mantan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), Wijiono, mendapat perhatian serius dari Hafidz Halim, S.H. Kamis (19/11)
Hafidz meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya berhenti pada dugaan keabsahan gelar akademik, tetapi juga perlu menelusuri keterkaitannya dengan penerbitan berbagai dokumen penting yang menjadi persyaratan profesi advokat.
Perhatian Hafidz semakin menguat setelah Ditreskrimsus Polda Kalsel menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 16 November 2026. Penerbitan surat tersebut menandai dimulainya tahapan penyidikan atas laporan yang sebelumnya disampaikan Dedy Ramdani, S.H.
Berdasarkan informasi yang diterima pihak terkait, Wijiono yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai terlapor pada Kamis (19/11) dikabarkan meminta penundaan pemeriksaan hingga Senin mendatang.
Hafidz menilai agenda pemeriksaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk mengungkap duduk perkara, terutama mengenai riwayat pendidikan, keabsahan gelar akademik, serta proses penerbitan dokumen profesi advokat.
"Perkara ini harus mendapatkan perhatian serius dan tindakan tegas apabila nantinya terbukti ada pelanggaran hukum. Penyidik telah meningkatkan penanganan dari penyelidikan ke penyidikan. Sekarang seluruh fakta, alat bukti, dan pihak-pihak yang berkaitan harus didalami agar persoalan ini benar-benar terang," ungkap Hafidz.
Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, Hafidz juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel dengan kapasitas sebagai saksi.
Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.30 WITA. Proses tersebut sempat dihentikan untuk istirahat dan makan siang pada pukul 12.00 hingga 14.30 WITA, kemudian dilanjutkan kembali sampai sekitar pukul 16.00 WITA.
Selama pemeriksaan, Hafidz menyebut penyidik mengajukan kurang lebih 21 pertanyaan terkait perkara yang sedang ditangani.
"Ada sekitar 21 pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada saya. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.30 WITA, kemudian sempat istirahat dan makan siang pukul 12.00 sampai 14.30 WITA. Setelah itu pemeriksaan dilanjutkan kembali hingga sekitar pukul 16.00 WITA. Saya sudah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya ketahui," jelasnya.
Hafidz berharap keterangan yang telah disampaikannya dapat membantu penyidik dalam mengungkap perkara secara objektif, termasuk mendalami berbagai informasi dan dugaan yang memiliki keterkaitan.
Tidak hanya menyoroti dugaan penggunaan gelar akademik, Hafidz juga mengungkapkan pengalaman pribadinya dalam persoalan hukum yang terjadi pada 2022.
Ia mengaku pernah merasa dirugikan dan menduga Wijiono memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dihadapinya saat itu.
Hafidz bahkan menyoroti keterangan yang menurutnya pernah disampaikan Wijiono di bawah sumpah dalam persidangan perkara tersebut. Ia meminta dugaan ketidaksesuaian keterangan itu turut ditelusuri apabila terdapat bukti yang dapat mendukung pengungkapannya.
"Saya sendiri pernah merasa menjadi korban dalam persoalan hukum pada 2022. Ada hal-hal yang menurut saya perlu diungkap kembali, termasuk keterangan yang disampaikan di bawah sumpah ketika persidangan saya dahulu. Kalau memang ada dugaan keterangan yang tidak benar, tentu harus diuji dan dibuktikan melalui mekanisme hukum," tegasnya.
Menurut Hafidz, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian agar seluruh fakta dapat terungkap secara jelas. Ia berharap aparat penegak hukum tidak mengabaikan informasi tambahan yang berpotensi memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik.
Hafidz juga menyoroti kemungkinan adanya pihak lain yang merasa dirugikan dalam persoalan dokumen dan aktivitas organisasi advokat tersebut.
Ia menyebut potensi munculnya laporan dari pihak-pihak lain bahkan diperkirakan dapat mencapai ratusan orang.
Menurutnya, apabila benar terdapat banyak pihak yang merasa dirugikan, aparat penegak hukum perlu memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pengaduan secara resmi dengan disertai bukti masing-masing.
"Kalau memang ada ratusan orang yang merasa dirugikan, mereka tentu memiliki hak untuk melaporkan dan menempuh jalur hukum. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada satu pelapor apabila ternyata ada pihak lain yang juga mengalami kerugian," ujarnya.
Hafidz menilai kepastian hukum sangat penting, mengingat dokumen profesi advokat berkaitan langsung dengan legitimasi dan administrasi seseorang dalam menjalankan profesinya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perkara ini bermula dari laporan Dedy Ramdani, S.H. yang mempersoalkan dugaan penggunaan gelar akademik Magister Hukum oleh Wijiono.
Dedy menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri karena Wijiono disebut pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal P3HI periode 2019–2026 dan memiliki keterkaitan dengan penerbitan sejumlah dokumen organisasi.
Dokumen yang menjadi perhatian meliputi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA), Kartu Tanda Advokat (KTA), hingga Surat Keputusan Pengangkatan Advokat.
Menurut Dedy, dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan proses pendidikan dan administrasi profesi advokat di lingkungan P3HI. Karena itu, ia meminta penyidik menelusuri proses penerbitan serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitannya.
Dedy sebelumnya juga mengungkapkan bahwa dirinya memilih mengulang PKPA dan UPA melalui Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), kemudian kembali menjalani pengambilan sumpah advokat karena merasa perlu mendapatkan kepastian terhadap dokumen profesi yang sebelumnya dimiliki.
Pada 5 November 2026, Dedy telah memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 16.00 WITA dengan kurang lebih 20 pertanyaan berdasarkan keterangannya.
Dokumen persyaratan advokat milik Dedy juga disebut telah diserahkan dan disita penyidik untuk kepentingan penyidikan.
Berdasarkan dokumen SPDP tertanggal 16 November 2026, penyidikan perkara ini merujuk pada laporan polisi tertanggal 15 Agustus 2025 serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas Penyidikan yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan SPDP.
Perkara tersebut disidik berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam dokumen tersebut tercantum IPDA Deny Eko Darmawan, S.H., M.H. sebagai penyidik. Sementara surat pemberitahuan ditandatangani oleh Plh. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel selaku penyidik, Theodorus Prio Santosa, S.I.K.
Meski proses penyidikan telah dimulai, hingga SPDP tersebut diterbitkan belum terdapat penetapan tersangka. Penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana masih menunggu hasil pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, serta tahapan penyidikan selanjutnya.
Hafidz berharap proses hukum ini berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Ia meminta penyidik menelusuri seluruh rangkaian persoalan, mulai dari dugaan penggunaan gelar akademik hingga kemungkinan keterkaitannya dengan penerbitan dokumen profesi advokat.
Redaksi Peoplenews membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Wijiono maupun pengurus P3HI terkait seluruh informasi dan dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini.
Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap seluruh pihak yang disebutkan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ebi




