Banjarmasin, Peoplenews. Id – Anggota DPRD Kota Banjarmasin Fraksi Golkar, Noorlatifah, SE., M.I.Kom, kembali menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses yang digelar di Jalan Veteran, RT 24 dan RT 25, Gang Tanjung Raya. Berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari perbaikan infrastruktur, penerangan jalan umum (PJU), distribusi air bersih, kelangkaan LPG 3 kilogram, hingga kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Minggu (12/7)
Dalam dialog bersama warga, Noorlatifah mengatakan mayoritas usulan masih didominasi kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera mendapat perhatian pemerintah daerah.
"Usulan yang paling banyak disampaikan warga adalah perbaikan jalan lingkungan, penambahan penerangan jalan umum, serta persoalan air bersih dari PDAM yang akhir-akhir ini sering keruh, alirannya kecil bahkan ada yang tidak mengalir sama sekali," ujarnya.
Menurutnya, persoalan air bersih telah menjadi perhatian pihak PDAM. Berdasarkan informasi yang diterima, kondisi tersebut dipengaruhi menurunnya debit air baku akibat musim kemarau sehingga pasokan mengalami gangguan.
Ia berharap upaya penambahan suplai air baku dapat segera dilakukan agar distribusi air kembali normal dalam waktu dekat. Selain itu, PDAM juga akan melakukan survei terhadap kapasitas jaringan di kawasan tersebut untuk mengetahui apakah diperlukan peningkatan volume distribusi air.
"Penambahan kapasitas tentu harus melalui kajian teknis agar tidak menimbulkan dampak pada jaringan pipa yang sudah ada, seperti kebocoran akibat tekanan air yang terlalu besar," jelas Noorlatifah.
Selain masalah air bersih, warga juga mengeluhkan kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram yang tidak hanya sulit diperoleh tetapi juga dijual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Noorlatifah mengungkapkan bahwa RT 24 dan RT 25 hingga kini belum memiliki pangkalan LPG sendiri sehingga masyarakat harus membeli ke pangkalan di wilayah lain yang kuotanya juga terbatas.
"Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan bagian perekonomian agar ada penambahan kuota maupun kemungkinan penambahan pangkalan LPG di wilayah ini. Dalam jangka pendek, kami juga mendorong adanya operasi pasar sehingga masyarakat bisa memperoleh gas sesuai harga resmi," katanya.
Persoalan lain yang turut disampaikan masyarakat adalah penghentian kepesertaan BPJS Kesehatan PBI bagi sejumlah warga yang sebelumnya ditanggung pemerintah.
Menanggapi hal itu, Noorlatifah menjelaskan kemungkinan terjadi proses verifikasi ulang menyusul penyesuaian anggaran pemerintah. Ia mengimbau warga yang merasa masih memenuhi syarat agar segera melapor melalui pihak kelurahan.
"Nanti akan dilakukan pendataan dan verifikasi kembali di lapangan untuk memastikan apakah warga tersebut masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran BPJS dari pemerintah," ungkapnya.
Sementara itu, Lurah setempat, Aswin Hermawan, S.Kom, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses yang dinilai menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
"Kegiatan reses sangat membantu pemerintah kelurahan dalam menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung. Banyak persoalan yang bisa lebih cepat diketahui sehingga penanganannya dapat segera dikoordinasikan dengan instansi terkait. Kami berharap aspirasi warga dapat direalisasikan secara bertahap demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai usulan masyarakat akan dibawa Noorlatifah ke DPRD Kota Banjarmasin untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat menjadi prioritas pembangunan pada tahun anggaran mendatang.
Ebi




